Bojonegoro – Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan survei dan kajian kebutuhan riil lahan parkir di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Selasa (7/7), sebagai tindak lanjut atas permohonan dukungan analisis dari pihak rumah sakit terkait rencana perluasan area parkir.

Kajian ini dilakukan menyusul hasil Focus Group Discussion (FGD) tentang Penempatan Anggaran Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan SILPA BLUD yang dilaksanakan pada 19 Juni 2026. Dalam forum tersebut, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo berencana memanfaatkan anggaran SILPA BLUD untuk memenuhi kebutuhan mendesak berupa pengurugan lahan guna perluasan area parkir di lingkungan rumah sakit.

Sebagai dasar perencanaan, pihak rumah sakit memerlukan dukungan kajian teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mengenai kondisi ketersediaan lahan parkir saat ini serta kebutuhan riil ruang parkir berdasarkan aktivitas pelayanan rumah sakit.

Dalam pelaksanaannya, tim Dinas Perhubungan melakukan peninjauan langsung ke lokasi dengan melaksanakan survei lapangan, pengukuran area parkir, serta inventarisasi kapasitas kendaraan yang ada. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara kapasitas parkir eksisting dan kebutuhan parkir yang sebenarnya.

“Kebutuhan lahan parkir yang ada di RSUD Sosodoro perlu dikaji secara komprehensif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami melakukan survei lokasi, pengukuran area, serta menghitung kapasitas kendaraan yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi,” ujar tim survei Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar teknis bagi RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dalam merencanakan pengembangan fasilitas parkir yang lebih memadai. Dengan tersedianya area parkir yang sesuai kebutuhan, pelayanan kepada pasien dan pengunjung diharapkan semakin nyaman, sekaligus mendukung kelancaran sirkulasi lalu lintas di lingkungan rumah sakit.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen memberikan dukungan teknis dalam penyediaan infrastruktur transportasi yang aman, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.