Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Adie Witjaksono menyampaikan pencanangan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungannya merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang bebas dari korupsi. Karena kami sendiri dari seluruh staf dishub juga ingin berubah, dan ingin meningkatkan pelayanan lebih baik. Dalam kesempatan ini pula disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro juga telah memulai mengurangi transaksi tunai dalam beberapa layanan yang dilaksanakan, dalam hal uji kendaraan kini pembayaran dilaksanakan langsung kepada loket Bank Jatim yang telah disediakan, kemudian pembayaran parkir dari juru parkir harian kepada koordinator parkir yang nantinya akan disetorkan kepada Bank Jatim juga akan melalui transaksi non tunai.

Dalam kesempatan ini pula Asisten II Bidang perekonomian dan Pembangunan, I Nyoman Sudana, juga menyampaikan bahwa ini merupakan komitmen Pemkab Bojonegoro terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang cepat dan bebas korupsi. Disampaikan pula ada Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro sebagai pilot project dalam mewujudkan pelayanan dan bebas korupsi yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.